(Foto: Istimewa)
Penulis: Aysha Salsabila
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – Bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Hanafi dan sejumlah kepala dinas, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin melakukan peninjauan ke sejumlah titik lokasi di jalur Sistem Satu Arah (SSA) seputar Istana Kepresidenan Bogor dan Kebun Raya Bogor, Senin (24/2/2025).
Peninjauan tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait kebersihan. Tidak saja soal sampah, namun keberadaan reklame dan kabel yang semrawut.
Ia mengatakan, banyak hal yang mesti dievaluasi, diselesaikan, dan disesuaikan dengan mandatory (wajib) lisan Prabowo kepada Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan dirinya.
“Jadi, kemarin Pak Presiden menegur saya dan Pak Wali Kota Bogor itu tentang sampah. Ternyata begitu keluar tol (Baranangsiang) ada sampah di taman sebelah kiri yang ada billboard-nya. Saya tanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan perlu mungkin kenapa ini tidak disapu, ternyata karena kewenangan swasta katanya. Dalam perjanjian kerjasamanya karena swasta ada billboard besar, maka tanamannya dikelola oleh swasta. Tapi, faktanya di sana sampah berbagai jenis lain-lain menumpuk, sangat tidak terlurus,” ungkap Jenal.
Dirinya meminta tidak hanya taman, tapi semua Perjanjian Kerjasama (PKS) yang berkaitan dengan jalur tamu negara atau jalur SSA agar semua pengelolaan tamannya untuk dievaluasi.
“Kemudian diberlakukan moratorium billboard, agar estetika Kota Bogor lebih menarik dan ada marwah Indonesia, karena ini tamu negara yang datang ke Kota Bogor,” ucap Jenal.
“Ya, seperti yang kemarin ada, pertama berkaitan dengan banyaknya kabel yang melintang jalan dari sisi kiri ke kanan. Itu kami lihat dan cek, ternyata sebagian ada milik provider jaringan yang sebagian juga masih ada milik PJU Kota Bogor,” imbuh Jenal.
Atas temuan itu, dirinya bersama sejumlah pejabat dan dinas terkait langsung berkomunikasi dengan para provider.
“Tadi kami instruksikan sama-sama dengan Pak Sekda, Pak Asisten dan dinas terkait langsung berkomunikasi dengan para provider, dan targetnya setelah lebaran. Mau dimasukin dalam tanah melalui sistem boring. Saya minta dan mohon ke dinas yang terkait agar dilakukan secepatnya, sebelum lebaran bila perlu atau saat bulan puasa sudah dilakukan aksi boring kabel yang melintang dari jalan masuk ke bawah tanah,” papar Jenal.
Dari hasil peninjauan itu, nantinya perapihan dan pembersihan akan dilakukan tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pendapatan Daerah (Bapend), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim), Satpol PP, Dishub, Diskominfo, DLH dan aparatur wilayah.
