(Foto: Istimewa)
Penulis: Devina Putri
Editor: Donni Andriawan S
SUMEDANG | bogorprioritas.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang tetap menyelenggarakan study tour di tengah larangan yang berlaku.
Dedi menyebutkan, sanksi keras itu berupa pencopotan jabatan kepada sekolah.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (28/7/2025).
“Jadi, kalau ada yang tetap melakukan, sanksi kepala sekolahnya saya copot,” tegas Dedi.
Ia menegaskan bahwa study tour mestinya berbasis penelitian dan pengamatan.
“Meneliti ruang-ruang yang ada di semesta, melihat bintang, bulan. Jadi, lebih pada studi analisis, kemudian kunjungan industri. Itu sebenarnya studi analisis,” jelasnya.
Dia mencontohkan fasilitas penelitian yang tersedia di setiap kota atau kabupaten, mulai dari laboratorium di puskesmas, area pertanian, hingga pusat industri lokal.
Dedi menyebut, kegiatan study tour sebenarnya dapat dilakukan di daerah masing-masing tanpa harus keluar kota.
“Cukup di daerahnya masing-masing. Karena di setiap kabupaten, lab sudah ada, sudah lengkap. Tiap kabupaten ada sawah, setiap kota juga ada area penelitian,” tambahnya.
Dedi Mulyadi menilai praktik study tour selama ini telah melenceng dari makna aslinya sebagai kegiatan pendidikan berbasis penelitian.
Menurut Dedi, banyak sekolah justru menyalahgunakan istilah study tour dengan mengemasnya sebagai kegiatan wisata.
“Dengan adanya demo pekerja pariwisata, pengelola bus pariwisata, dan pengusaha travel, itu menunjukkan bahwa study tour yang dilaksanakan selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya. Itu pembodohan publik. Makanya, tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya,” jelasnya.
“Saya sudah tanya kepala daerahnya, Wali Kota Bogor, Cirebon, saya sudah tanya. Jadi begini, di sini, kepala daerah harus paham makna study tour,” lanjut Dedi.
Dedi juga menegaskan agar masyarakat tidak salah paham dengan kebijakan sejumlah kepala daerah lain yang mengizinkan perjalanan siswa.
“Itu gini, Wali Kota Bandung konteksnya piknik. Kalau piknik, sok boleh. Bukan pencabutan larangan study tour. Jadi, kalau piknik jangan dikaitkan dengan pelajaran. Ya, piknik saja terbuka. Nah, kalau piknik tidak usah sekolah yang menyelenggarakan,” tutupnya.
