(Foto: Istimewa)
Penulis: Devina Putri
Editor: Donni Andriawan S
bogorprioritas.com – Kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terus menjadi isu hangat dalam dunia pendidikan di tanah air.
Bahkan isu mengenai hal ini pun menjadi sorotan dan ikut dibahas dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Meski PPDB sudah dijalankan, termasuk salah satunya jalur zonasi, namun dalam praktiknya masih ada keterbatasan daya tampung sekolah dan masih adanya favoritisme sekolah.
Hal itu menjadi ringkasan aspirasi terkait kebijakan PPDB dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia, yang disampaikan Direktur SMA Winner Jihad Akbar.
Dengan dengan persoalan yang mengemuka, maka perlu dilibatkannya sekolah swasta dengan skema pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pemda dalam hal ini menyampaikan bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi sudah sejalan dengan upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan, tetapi perlu upaya lanjutan,” tutur Winner, dilansir dari rilis Kemendikdasmen.
Ada banyak Pemda (pemerintah daerah) meminta penyempurnaan mekanisme PPDB yang lebih adil dan berkeadilan dengan berkaca pada pelaksanaan PPDB selama ini.
“Diperlukannya juga pemerataan mutu dengan memenuhi Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan, pemerataan guru berkualitas, serta revitalisasi sekolah,” ungkap Winner.
Dalam butir ringkasan aspirasi tersebut juga disebutkan bahwa kebijakan PPDB saat ini pada prinsipnya masih relevan untuk diteruskan dengan beberapa penyempurnaan pada penerapan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orangtua.
