(Foto: Dok. bogorprioritas.com)
Penulis: Panca Mega
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – Rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI yang tidak akan mengucurkan lagi subsidi untuk operasional BisKita Trans Pakuan pada 2025, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kebingungan.
Pasalnya, subsidi yang selama ini dikucurkan melalui APBN dengan skema Buy The Service (BTS) membuat Pemkot Bogor harus menyiapkan anggaran sendiri untuk keberlangsungan operasional keempat koridor BisKita Trans Pakuan.
Apalagi anggaran yang mesti disediakan Pemkot Bogor setiap tahunnya untuk operasional seluruh armada BisKita Trans Pakuan mencapai Rp 50 miliar. Nilai sebesar itu tentunya akan sangat membebani APBD Kota Bogor.
Menanggapi kondisi tersebut membuat Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari meminta perpanjangan batas waktu kepada BPTJ untuk mengelola BisKita Trans Pakuan.
“Jadi kita sedang melobi pemerintah pusat. Kalau di-take over lebih cepat dari pada jadwalnya tahun 2026 tentu harus ada penyesuaian. Jangan semuanya dulu,” kata Hery, Kamis (4/7/2024).
Karena, ujarnya, kemampuan keuangan Kota Bogor sudah bertahun-tahun dalam kondisi terbatas.
Oleh sebab itu, Hery akan meminta waktu kepada Kemenhub untuk dilakukan perpanjangan waktu pengalihan.
“Kalau total untuk yang eksisting yang sedang berjalan saja kan Rp 50 miliar lebih. Berarti harus kita handle Rp 50 miliar oleh APBD kita. Berat, ya,” ungkap Hery.
Dia meminta agar proses penghentian subsidi itu dilakukan secara bertahap.
“Prosesnya bertahap, karena kita belum merencanakan. Kalau 2026 itu bisa kita rencanakan, meskipun tergantung pada kondisi keuangan kita,” ucap Hery.
