(Foto: Dok. bogorprioritas.com)
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – Rencana penghentian subsidi BisKita Trans Pakuan Kota Bogor oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belakangan ini tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya, warga khawatir akan keberlangsungan operasional angkutan massal itu akan terhenti.
Selain dinilai nyaman oleh para penggunanya, tarif yang dikenakan untuk para penumpang juga relatif terjangkau hanya cukup membayar Rp 4.000 untuk sekali perjalanan.
Mengenai hal ini pun sedang dibahas dan terus dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Temasuk Dinas Perhubungan (Dishub), seperti yang dikatakan oleh kepala dinasnya, Marse Hendra Saputra yang ditemui bogorprioritas.com di kantornya, Jumat (12/6/2024).
Disebutkan Marse, di masa peralihan pengelolaan BisKita Trans Pakuan ini setidaknya terdapat tiga hal penting yang kini menjadi isu strategis. Ketiganya adalah soal legalitas, teknis dan anggaran.
Untuk hal yang pertama, ujarnya, saat ini memang tengah dibahas termasuk mengenai nota kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan BPTJ Kemenhub.
“Yang kesatu terkait dengan legalitasnya, dan ini memang sedang kita bahas termasuk nota kesepakatan antara Pemkot Bogor dengan BPTJ. Ini juga sudah on progress,” ucap Marse.
Kemudian yang kedua, berkaitan dengan teknis operasional. Adapun selama ini Pemkot Bogor terus didampingi BPTJ.
“Karena, kita selama ini tidak tahu seperti apa teknis operasionalnya dan ini sedang kita lakukan pembahasan bersama BPTJ,” tuturnya.
Kemudian poin yang ketiga, lanjut Marse, menjadi hal yang paling penting adalah soal kemampuan keuangan daerah (APBD Kota Bogor).
“Ini yang terus kita koordinasikan. Karena jujur saja kami berharap untuk tidak sekaligus (penghentian subisidinya), masih tetap dibiayai oleh kementerian (melalui BPTJ). Tapi, itu tadi kembali memang ada keterbatasan-keterbatasan juga di kementerian (Perhubungan), bahwa mereka juga anggarannya terbatas,” ungkap Marse.
Meski demikian, imbuh dia, pihaknya masih terus mengupayakan negosiasi.
“Tapi, ini terus kita negosiasikan. Mudah-mudahan tidak sekaligus (pencabutan subsidi BisKita Trans Pakuan),” harap Marse.
Apalagi dengan melihat kebutuhan anggaran operasionalnya hingga mencapai sekitar Rp 58 miliar untuk keempat koridor BisKita Trans Pakuan, jumlah tersebut akan sangat membebani keuangan Pemkot Bogor.
“Apabila keempat koridor semuanya diserahkan ke APBD, ini kan kebutuhan biayanya sekitar Rp 58 miliar, dan ini bukan nilai yang kecil bagi Pemkot Bogor. Dan ini harus dilakukan pembahasan dengan teman-teman di legislatif, karena memang harus ada persetujuan dari legislatif,” papar Marse.
