(Foto: Humpropub)
Penulis: Agus Suhana
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – Komisi III DPRD Kota Bogor akhirnya menggelar rapat kerja (raker) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Senin (27/5/2024).
Raker tersebut sebagai tindak lanjut atas terjadinya aksi mogok kerja ratusan sopir truk sampah DLH Kota Bogor pekan kemarin. Dalam pertemuan itu, Komisi III menyoroti soal pengelolaan sampah dan kesejahteraan para petugasnya
Seperti disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bogor Bambang Dwi Wahyono, persoalan sampah bukan hanya sekedar memastikan kesejahteraan petugas dan peremajaan armada.
Khusus mengenai kesejahteraan para sopir, ia menyebutkan lantaran persoalan yang bermuara dari tidak adanya grand design pengelolaan sampah di Kota Bogor.
“Penanganan permasalahan persampahan bukan hanya di armada atau pengangkutan atau driver, tapi ini harus dilakukan secara komprehensif berkaitan dari hulu ke hilir. Penanganan persampahan itu harus dikaji kembali program-programnya seperti apa,” tegas Bambang.
Untuk itu Komisi III DPRD Kota Bogor meminta kepada DLH untuk segera menyiapkan desain pengelolaan sampah mulai dari pendataan jumlah sampah, cara pengelolaan di wilayah sampai memastikan kesejahteraan petugas.
“Jadi persampahan ini sangat krusial, dan kami menyampaikan bahwa ini skala prioritas DLH untuk menyelesaikan permasalahan. Jangan sampai hal ini terulang kembali,” ucap Bambang.
(Foto: Humpropub)
Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Zenal Abidin mengungkapkan, berdasarkan hasil raker bahwa DLH mengajukan anggaran sebesar Rp 1,4 miliar yang direncanakan untuk program pengangkutan persampahan. Hal itu sesuai dengan yang diminta oleh para sopir truk sampah.
Anggaran yang diajukan ini, kata Zenal, merupakan hasil kalkulasi dari DLH Kota Bogor yang mengambil contoh dari DLH Kota Cimahi.
“Jadi Rp 1,4 miliar itu dialokasikan untuk program yang akan dijalankan di sisa tahun ini atau kurang lebih 7 bulan. Namun dalam hal ini tadi kami tegaskan bahwa bukan hanya di anggaran, tapi program itu juga harus jelas,” tutur Zenal.
Meski demikian, imbuhnya, anggaran yang diajukan DLH kota Bogor ini tidak langsung begitu saja akan disetujui oleh DPRD. Karena, akan dibahas secara mendalam pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor.
Hal ini untuk memastikan bahwa konsideran hukum yang digunakan oleh DLH Kota Bogor telah sesuai dan tidak menyalahi aturan penganggaran yang ada di Kota Bogor.
“Kami sendiri tadi juga belum membahas secara detail berkaitan dengan teknis berapa driver yang ada, lalu pola penghitungannya seperti apa. Tapi, secara teknis ada di Badan Anggaran pada saat nanti rapat KUA-PPAS perubahan mungkin atau juga APBD. Nah, di situ nanti kita membahas angka-angka,” jelas Zenal.
Oleh sebab itu, dirinya berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi agar Piala Adipura yang sudah didapat Kota Bogor tidak tercoreng karena carut marut penanganan SDM di DLH Kota Bogor.
(Foto: Humpropub)
Ia pun menuntut agar DLH Kota Bogor lebih berinovasi dalam menyusun program kerja di tahun-tahun mendatang, dan Komisi III sebagai mitra kerja akan mengawasi kinerja DLH Kota Bogor.
“Jangan sampai (Piala) Adipura yang didapatkan selama dua tahun ini tercoreng karena carut marut internal. Intinya DLH harus lebih Inovarif,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala DLH Kota Bogor Denni Wismanto menerangkan, berdasarkan hasil raker dengan Komisi III sudah bersepakat bahwa penanganan sampah di Kota Bogor harus menjadi prioritas.
Penanganan sampah yang disebutkan oleh Denni, yaitu dimulai dari tingkat paling bawah dengan memastikan bahwa produksi sampah di Kota Bogor harus dikurangi.
“Upaya pengurangan sampah yang harus dioptimalkan. Kita punya target pengurangan sampah, yaitu harus ditingkatkan lagi,” kata Denni.
Denni pun menyampaikan wacana terkait peremajaan armada truk sampah yang dibutuhkan dalam operasional pengangkutan sampah dari Kota Bogor ke TPAS Galuga, Kabupaten Bogor setiap harinya, menjadi pembahasan yang dibicarakan dengan Komisi III DPRD Kota Bogor.
“Jadi proses bisnis ada yang belum diakomodir kita. InsyaAllah nanti bersama Komisi III DPRD bisa dicarikan solusinya dan semoga peremajaan kendaraan bisa dilakukan agar lebih optimal,” tutupnya. (*)
