(Foto: Humpropub)
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – Kekacauan pelaksanaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 tingkat SMA sederajat di hari pertama, Senin (3/6/2024), turut terjadi di Kota Bogor.
Akibatnya, banyak orang tua yang mengadukan persoalan ini baik secara langsung maupun daring ke Komisi IV DPRD Kota Bogor.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri, bahwa pihaknya dibanjiri keluhan melalui posko pengaduan yang telah disediakan baik secara langsung maupun online.
Dikatakan pria yang akrab disapa ASB itu, mayoritas dari masyarakat yang mengadu adalah persoalan sarana prasarana penunjang pada jaringan internet yang bermasalah.
“Jadi setelah minggu lalu kami membuka posko pengaduan, saat ini sudah banyak aduan yang masuk. Contohnya, server down dan website error paling banyak aduan untuk tingkat SMA dan SMK,” ujar ASB, Selasa (4/6/2024).
Para orang tua, ucap ASB, selama ini mengaku tidak pernah menerima sosialisasi proses PPDB dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sehingga mereka tidak mengetahui proses dan tahapan yang harus dilalui bila ada kendala dalam proses PPDB.
“Keluhannya hampir sama, yaitu tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh KCD. Seperti yang dilakukan oleh Disdik Kota Bogor kepada Komite Sekolah SD beberapa waktu lalu,” jelas ASB.
Dengan permasalahan tersebut, hal itu menjadi catatan Komisi IV dan dirinya menilai pola komunikasi yang kurang baik yang ditunjukan oleh KCD Wilayah 2 Bogor.
Oleh karena itu, dia mengingatkan pihak KCD agar membuka komunikasi dengan seluruh unsur Forkopimda Kota Bogor dan stakeholder di dunia pendidikan agar proses PPDB tahun ini bisa berjalan lancar. Meski kewenangan SMA sederajat ada di tingkat provinsi, namun sekolah-sekolah tersebut berdomisili di Kota Bogor.
“Memang kewenangan untuk tingkat SMA dan SMK ada di provinsi. Tapi, bukan berarti tidak ada ruang komunikasi dengan Forkompinda yang ada di Kota Bogor,” tegas ASB.
Dengan banyaknya aduan masyarakat itu, ia mengaku akan menindaklanjutinya. Yaitu melakukan komunikasi dengan pihak KCD Pendidikan Provinsi Jabar dan akan menyampaikan seluruh aduan yang diterima.
“Meski selama ini KCD sangat sulit untuk dihubungi dan diajak berkomunikasi. Kami akan tetap menyuarakan aduan dari para orang tua yang sudah masuk ke kami,” tandasnya.
Sementara untuk PPDB tingkat SMP, ASB menuturkan, DPRD bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor sudah berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan proses dan tahapan PPDB.
Hal itu ditunjukkan dengan telah diadakannya sosialisasi di DPRD Kota Bogor, di mana Disdik Kota Bogor mengundang 208 komite sekolah dasar agar proses sosialisasi bisa berjalan dengan baik. (*)
