(Foto: Humpropub)
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – Sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat dan pertimbangan dari kasus carut marutnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2023 lalu, DPRD Kota Bogor merumuskan kebijakan baru.
Formulasi kebijakan ini dibahas Komisi IV DPRD bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor dalam rapat kerja yang digelar, Senin (13/5/2024).
“Kami menilai dari kondisi tahun lalu, perlu adanya perbaikan dalam sistem PPDB di Kota Bogor dan bersepakat dengan Disdik untuk merumuskan formulasi kebijakan yang baru. Semoga ini bisa mengurangi celah-celah kecurangan yang ada,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri.
Berdasarkan hasil pertemuan itu, pria yang akrab disapa ASB ini mengungkapkan, perubahan kebijakan terjadi pada presentase penerimaan peserta didik.
Jika tahun lalu presentase dari jalur zonasi adalah 55 persen, maka untuk tahun ini diturunkan menjadi 50 persen. Di mana lima persen dialokasikan untuk penerimaan peserta didik dari jalur afirmasi yang kini menjadi 20 persen.
Namun untuk penerimaan peserta didik melalui jalur prestasi (japres) dan perpindahan, tidak mengalami perubahan. Yakni masih di angka 20 persen untuk japres dan lima persen untuk perpindahan.
“Perubahan persentase pada jalur zonasi bertujuan untuk mengurangi adanya migrasi administrasi kependudukan besar-besaran menjelang PPDB. Kami ingin memfokuskan penerimaan siswa yang tidak mampu untuk bisa masuk ke sekolah negeri melalui jalur afirmasi,” jelas ASB.
Tak hanya itu, dalam proses penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi, ia juga menuturkan, bahwa perhitungan jarak dari sekolah ke tempat tinggal diharapkan sudah tidak diberlakukan lagi.
Nantinya, sistem zonasi dibagi berdasarkan zona-zona yang sudah ditentukan berdasarkan wilayah kelurahan yang berada di sekitar lingkungan sekolah.
Oleh sebab itu, dirinya meminta agar Disdik Kota Bogor membentuk tim khusus PPDB dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan verifikasi faktual.
Tim yang dibentuk nantinya diharapkan bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing.
Contohnya, kata ASB, jika memverifikasi pada jalur zonasi Disdik perlu melibatkan Disdukcapil dan aparatur wilayah kelurahan dan kecamatan.
Sedangkan untuk jalur afirmasi melibatkan Dinas Sosial (Dinsos) dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai pedoman datanya, serta jalur prestasi dengan melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).
“Tim ini nantinya diharapkan yang akan melakuan verifikasi faktual di lapangan pada jalur PPDB yang diminati,” terang ASB.
Terakhir, ASB juga meminta agar nantinya tim verifikasi yang dibentuk bisa berkordinasi secara baik dengan tim panitia PPDB dari masing-masing sekolah.
Atas dasari itu, ditekankan pentingnya sosialisasi dan mekanisme proses PPDB kepada sekolah, dewan pendidikan dan terutama masyarakat.
Menurutnya, Pemkot Bogor harus bisa menjadi penyelenggara yang mengintegrasikan semua informasi dan data agar tidak ada lagi kesalahpahaman tugas dan fungsi dari masing-masing bidang.
“Kita berharap kejadian tahun lalu tidak terulang, wali kota membentuk tim verifikasi tapi tidak jelas kerjanya apa. Tidak lebih, hanya menjadi bahan konten. Kita akan pastikan, tim verifikasi harus berkoordinasi dan komunikasi dengan panitia PPDB di masing-masing sekolah,” tegasnya.
“Jadi harus ada perbaikan agar tidak ada lagi persoalan seperti tahun lalu yang mencoreng dunia pendidikan dan menjadikan guru-guru sebagai kambing hitam,” sambungnya.
Perihal masih minimnya jumlah sekolah negeri di Kota Bogor, ASB memastikan bahwa sekolah terpadu di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal yang sudah selesai dibangun tahun ini mulai menerima siswa baru.
“Semoga bisa menjawab kebutuhan dan menjadi bagian solusi bagi layanan pendidikan untuk warga di Tanah Sareal,” tutupnya. (*)
