(Foto: Panca Mega | bogorprioritas.com)
Penulis: Panca Mega
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – Gerakan Intelektual Cipayung Plus Bogor menggelar aksi demonstrasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin (1/9/2025).
Aksi turun ke jalan yang dilakukan massa itu sebagai bentuk refleksi terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.
Aksi ini pun dilakukan di tengah sorotan terhadap berbagai permasalahan bangsa yang dianggap semakin memprihatinkan.
Dalam orasinya, perwakilan gerakan menyampaikan bahwa bangsa ini tengah diguncang ironi yang menyakitkan. Di saat rakyat berjuang dengan kesulitan ekonomi dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, justru disuguhi dengan kabar gaji wakil rakyat DPR yang fantastis.
Mereka menilai gaji tersebut tidak sebanding dengan perjuangan rakyat sehari-hari.
“Apakah menjadi wakil rakyat berarti menghisap keringat rakyat dengan dalih legitimasi politik?,” ujar salah satu orator.
Gerakan ini juga menyoroti pernyataan-pernyataan arogan dan kasar yang keluar dari kursi kekuasaan, yang dianggap menghina akal sehat dan membakar amarah rakyat.
Mereka menilai demokrasi yang seharusnya menjadi jembatan, kini menjelma menjadi jurang pemisah antara rakyat dan wakilnya.
Aksi represif aparat kepolisian terhadap rakyat yang menyampaikan pendapat juga menjadi perhatian utama.
Massa menyinggung insiden tragis di mana seorang pengemudi ojek daring meregang nyawa akibat ditabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob.
“Betapa murahnya nyawa rakyat di mata negara. Betapa rapuhnya penghormatan terhadap kemanusiaan di negeri yang katanya menjunjung tinggi demokrasi,” tegasnya.
Oleh karena itu, Gerakan Intelektual Cipayung Plus Bogor menyatakan sikap dan tuntutan yaitu menuntut transparansi pembatalan tunjangan DPR serta memangkas anggaran DPR yang tidak penting bagi kesejahteraan rakyat.
Kemudian menuntut Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk segera melakukan sidang etik dan memberhentikan anggota DPR yang menghina rakyat serta membuat kegaduhan.
Aksi ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan wakil rakyat untuk lebih memperhatikan aspirasi dan penderitaan rakyat, serta mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya.
