(Foto: Dok. Humpropub DPRD Kota Bogor)
Penulis: Redi Ichwanudin
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – DPRD Kota Bogor melalui Komisi III terus menyoroti peristiwa tanah amblas Jalan Saleh Danasasmita dan longsor underpass Batutulis di Kecamatan Bogor Selatan.
Peristiwa yang telah merugikan masyarakat dan memberikan dampak luas tersebut harus menjadi peringatan sekaligus perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, khususnya dalam hal infrastruktur.
Dikatakan Ketua Komisi III DPRD Heri Cahyono, Pemkot Bogor disarankan agar dalam melakukan perbaikan termasuk perbaikan jalan tidak hanya sebatas tambal sulam.
Perbaikan jalan, imbuhnya, harus turut memperhatikan berbagai aspek mulai dari sistem drainase hingga kekuatan konstruksi jalan.
“Informasinya, penyebab utama longsor (Batutulis) ini diduga berasal dari saluran air bawah tanah mengikis struktur jalan. Ini pelajaran bahwa pembangunan jalan di kontur tanah labil harus mempertimbangkan aspek geologi, drainase yang baik, serta material yang tahan terhadap pergeseran tanah,” ucap Heri, Kamis (13/3/2025).
Menyoroti longsor Batutulis, lanjut Heri, Komisi III memberikan lima langkah sebagai solusi untuk percepatan penanganan terputusnya akses mobilitas warga di selatan Kota Bogor itu.
Pertama, Komisi III meminta perbaikan menyeluruh pada jalan dan drainase untuk mencegah kejadian serupa.
Kedua, penggunaan konstruksi yang jauh lebih kokoh seperti dinding penahan tanah dan sistem saluran air bawah tanah yang lebih aman.
Ketiga, evaluasi terhadap jalan alternatif agar mobilitas warga tetap lancar. Keempat, pelibatan ahli geoteknik untuk memastikan solusi teknis yang tepat.
“Kelima, percepatan penganggaran baik melalui APBD Kota Bogor maupun dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat,” jelas Heri.
Menyikapi soal rencana Pemkot Bogor yang akan membuka jalur baru sebagai opsi penutupan Jalan Saleh Danasasmita yang amblas, Heri menyarankan supaya langkah tersebut dikaji secara matang.
Dari sisi ekonomi, jalur baru dapat menjadi investasi jangka panjang untuk mobilitas dan pertumbuhan wilayah. Namun, dampak sosialnya juga harus diperhitungkan. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan persoalan baru.
“Kami memahami urgensi jalur baru. Tapi, jika ini berdampak pada penggusuran rumah warga, maka harus dilakukan dengan sosialisasi transparan dan kompensasi yang adil,” tegas Heri.
Apalagi, masih kata Heri, dari sisi anggaran jika opsi itu diambil maka nilai proyeknya akan memakan biaya yang cukup besar termasuk pembebasan lahan.
Sebab, APBD Kota Bogor tidak akan mencukupi untuk membiayai pembuatan jalur baru di Batutulis. Sehingga diperlukan kolaborasi bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
Sementara opsi jalur baru masih dalam proses pengkajian, perbaikan jalan harus tetap menjadi prioritas utama agar akses warga bisa segera normal.
“Kami akan terus mengawal kebijakan ini untuk memastikan perencanaan dan eksekusinya berjalan adil serta sesuai kebutuhan masyarakat,” tutup Heri.
