(Foto: Dok. bogorprioritas.com)
Penulis: Aysha Salsabila
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – Komisi III meminta supaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bisa terus mengoperasikan BisKita Trans Pakuan.
Sebab, DPRD Kota Bogor telah menyetujui dan mengucurkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk kelanjutan operasional BisKita Trans Pakuan agar dapat kembali melayani masyarakat.
Hal itu, dikatakan Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Heri Cahyono, Selasa (14/1/2025), apabila upaya Pemkot untuk meminta bantuan subsidi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) gagal.
“Kita DPRD bertanya, kok sudah dianggarkan tidak jalan? Jalan saja. Nanti dalam perjalanan sisa berapa miliar, kan kita bahas terus,” kata Heri.
Ia menuturkan, bahwa anggaran senilai Rp 10 miliar itu tidak hanya satu kali diberikan. DPRD, imbuhnya, akan memberikan dana tambahan seperti melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan kebutuhan operasional BisKita Trans Pakuan.
Heri menyebutkan, keterbatasan ruang fiskal yang membuat legislatif hanya mengucurkan anggaran Rp 10 miliar.
Sebab, APBD Kota Bogor tahun 2025 masih harus membiayai berbagai program sosial lainnya seperti BPJS Kesehatan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Faktor itulah yang membuat para wakil rakyat perlu memprioritaskan pos atau bidang lain yang berpotensi menjadi gejolak sosial bila anggarannya dikurangi.
“Ketika BisKita ini tidak beroperasi, tidak terlalu jauh gejolak sosialnya. Ini dipandang bahwa fungsinya vital, tetapi tidak terlalu mematikan. Karena masih banyak alternatif-alternatif (transportasi) lainnya,” jelas Heri.
Meski demikian, lanjut Heri, bukan berarti DPRD Kota Bogor ingin memberhentikan operasional BisKita Trans Pakuan. Hal ini dibuktikan dengan telah dialokasikannya anggaran untuk kelanjutan transportasi massal itu.
Satu yang menjadi catatan, Heri menuturkan bahwa Komisi III mendorong agar Perusahaan Transportasi Pakuan (PTP) terlibat aktif dalam pengelolaan Biskita.
Mereka ingin PTP terlibat dalam pengembangan transportasi, dan bukan membuat pihak swasta sebagai operator malah bebas mengelola BisKita Trans Pakuan.
“Kita berpikir nanti kalau kita dorong swasta, nanti banyak swasta yang meminta hak yang sama. Sehingga akan menimbulkan satu persoalan juga,” tutur Heri.
