(Foto: Andri Budiman/bogorprioritas.com)
Penulis: Andri Budiman
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – Rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan menghentikan pembiayaan operasional BisKita Trans Pakuan Kota Bogor pada 2025 terus menjadi pembahasan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai keempat koridor yang saat ini sudah berjalan tidak kurang dari Rp 50 miliar per tahunnya. Nilai tersebut tentu sangat memberatkan APBD Kota Bogor.
Oleh karena itu, Pemkot Bogor terus berupaya mencarikan solusi terbaik agar pelayanan kepada warga tetap berjalan dengan baik dan tidak terhenti.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah menyebutkan, Pemkot Bogor saat ini sedang mengkaji soal opsi pembiayaan BisKita Trans Pakuan.
“Kami masih mengkaji. Ada dua tipe sebetulnya. Ada sifatnya meminta ke DPRD untuk subsidi, atau seperti pola yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar),” kata Sekda, Rabu (17/7/2024)
Kedua opsi tersebut, ucapnya, akan dibahas dengan DPRD Kota Bogor
Sebab, Pemkot Bogor menginginkan supaya pelayanan BisKita Trans Pakuan di seluruh koridornya tidak ada perbedaan ketika diambil alih. Tarif yang diterapkan untuk penumpang juga tetap sebesar Rp 4 ribu.
“Yang kami pertahankan adalah tidak ada perbedaan pelayanan. Jadi masyarakat itu mau ada penggantian APBN, APBD, kami inginnya tidak ada perbedaan pelayanan,” tegas Syarifah.
