Editor: Donni Andriawan S
Momentum Bersejarah bagi Kabupaten Bogor
Kamis, 20 Februari 2025, menjadi tonggak sejarah bagi Kabupaten Bogor. Puluhan ribu masyarakat dari berbagai elemen berkumpul di kompleks Pemerintah Daerah Tegar Beriman untuk menyambut kedatangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030.
Pascapelantikan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, antusiasme masyarakat mencerminkan harapan besar akan perubahan.
Momentum ini tidak hanya menjadi perayaan demokrasi,
tetapi juga simbol kebangkitan atas berbagai permasalahan yang selama ini menghambat arah pembangunan Kabupaten Bogor.
Legitimasi Kuat dan Konsolidasi Politik
Terpilihnya Rudy Susmanto sebagai Bupati dan Ade Ruhandi (Jaro Ade) sebagai Wakil Bupati dengan perolehan suara sebesar 1.559.337, menegaskan kuatnya dukungan masyarakat.
Jumlah suara ini setara dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa, mencerminkan skala besar dan kompleksitas politik di Kabupaten Bogor. Dengan luas wilayah 2.734 km² yang terdiri atas 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, penyelenggaraan pemerintahan memerlukan koordinasi yang solid.
Bupati dan Wakil Bupati terpilih memiliki latar belakang sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor dalam periode masing-masing, menjadikan mereka figur yang memahami dinamika legislatif dan eksekutif secara menyeluruh.
Selain itu, afiliasi politik mereka dengan dua partai besar, Partai Gerindra dan Partai Golkar, menjamin kesinambungan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.
Konsolidasi ini memungkinkan perencanaan strategis yang lebih efektif dan implementasi kebijakan yang
berkelanjutan.
Tantangan Struktural dan Agenda Transformasi
Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk besar di Indonesia, yakni 5.682.303 jiwa. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan mendasar seperti kemacetan, pengangguran, korupsi, birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk serta tingginya angka kriminalitas.
Masyarakat telah lama mengalami kekecewaan akibat stagnasi kebijakan yang tidak mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Oleh karena itu, kepemimpinan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi harus mampu menghadirkan solusi berbasis kebijakan yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata. Salah satu tantangan terbesar adalah reformasi birokrasi dan pemberantasan praktik korupsi.
Kabupaten Bogor tidak bisa lagi mentoleransi praktik maladministrasi yang menghambat investasi dan
kesejahteraan masyarakat.
Digitalisasi pelayanan publik, optimalisasi anggaran berbasis kinerja, serta peningkatan transparansi pemerintahan harus menjadi prioritas utama.
Konsolidasi Koalisi dan Sinergi Pemerintahan
Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai koalisi partai politik di tingkat nasional yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat, memberikan dukungan struktural yang kuat bagi pemerintah Kabupaten Bogor.
Kekuatan politik ini harus dioptimalkan untuk merancang kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Dengan adanya hubungan langsung antara Presiden Prabowo Subianto dengan Bupati Bogor, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam memperoleh alokasi anggaran serta proyek strategis nasional yang dapat mendorong
pembangunan daerah.
Transparansi dan Akuntabilitas: Kunci Kepercayaan Publik
Masyarakat Kabupaten Bogor semakin melek digital, sehingga segala bentuk kebijakan dan pelaksanaan program dapat dipantau secara langsung.
Kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang menjadi
perhatian utama publik, terutama dengan adanya peringatan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Bupati terpilih agar menghindari praktik korupsi. Hal ini menjadi sinyal bahwa pengawasan publik terhadap
kinerja pemerintah akan semakin ketat.
Oleh karena itu, pemerintahan Kabupaten Bogor harus membangun sistem pengawasan internal yang kuat, menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi, serta membuka akses informasi publik yang transparan.
Kesimpulan : Membangun Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing
Era kepemimpinan baru Kabupaten Bogor harus diarahkan pada pembentukan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan dukungan politik yang solid, pengalaman legislatif yang mumpuni, serta keterlibatan aktif masyarakat serta pemuda dalam mengawasi jalannya pemerintahan, Kabupaten Bogor memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang maju dan berdaya saing tinggi.
Harapan masyarakat tidak boleh dikecewakan, dan momentum ini harus dimanfaatkan untuk mewujudkan
perubahan nyata bagi Kabupaten Bogor.
* Amarullah Surbakti S.H. (Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Bidang Kebijakan Publik)
