(Foto: Humpropub)
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghentikan operasional BisKita Trans Pakuan terhitung mulai Rabu (1/1/2025) hingga sekitar sebulan ke depan.
Tidak hanya dikeluhkan warga dan para pengguna jasanya, penghentian operasional secara sepihak itu mendapat sorotan DPRD Kota Bogor.
Bahkan Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy mengaku geram atas langkah yang diambil oleh Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tersebut.
Dia menilai perjuangan DPRD yang telah mengusahakan agar operasional BisKita Trans Pakuan tetap beroperasi menjadi sia-sia. Karena, pada akhirnya terjadi pemberhentian sepihak tanpa adanya pemberitahuan kepada para wakil rakyat.
“Kami kaget dan merasa kecewa. Sebab, pemberhentian operasional layanan ini tidak diberitahukan kepada kami di DPRD dan dampaknya kepada masyarakat sangat signifikan. Terlebih di momen liburan saat ini,” tegas Rusli, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, selama pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kota Bogor telah memberikan catatan khusus kepada Pemkot Bogor agar layanan BisKita Trans Pakuan tetap berjalan dengan adanya suntikan dana Rp 10 miliar dari APBD.
(Foto: Donni/bogorprioritas.com)
Bahkan sampai hari terakhir rapat pembahasan RAPBD 2025, Dishub Kota Bogor tidak memberitahukan adanya rencana pemberhentian pelayanan.
Rusli mengaku Informasi yang ia dapatkan jika pemerintah pusat kembali memberikan bantuan subsidi pelayanan sampai akhir 2025.
“Kami selalu menekankan dalam rapat kerja bahwa operasional tidak boleh diberhentikan, dan Dishub juga tidak pernah memberikan informasi bahwa akan ada pemberhentian dan ini berdampak ke masyarakat. Tentu kami akan evaluasi dan memanggil Dishub Kota Bogor untuk memberikan penjelasan terkait hal ini,” ujar Rusli.
Tak sampai disitu, Rusli juga mempertanyakan kelayakan dan kesiapan operator Biskita Trans Pakuan yang saat ini masih dikelola PT. Kodjari. Sehingga ke depannya ia meminta agar Pemkot Bogor mempersiapkan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk menjadi operator BisKita, disamping membuka kesempatan bagi operator lain yang ada di Kota Bogor.
“Pemberhentian ini juga bisa jadi karena operator tidak siap di masa transisi ini. Kami tentunya mendorong Pemkot agar bisa memberikan ekosistem transportasi yang lebih baik dengan mempersiapkan Perumda Trans Pakuan untuk menjadi operator BisKita sekaligus meminta Organda Kota Bogor agar ikut terlibat. Sehingga tidak ada kesan monopoli layanan transportasi di Kota Bogor,” tutupnya. (*)
