(Foto: Humpropub)
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – Bersama jajaran pengurus, Ketua DPC Organda Kota Bogor Sunaryana mendatangi DPRD, Selasa (17/12/2024).
Kedatangan mereka untuk menyampaikan keresahan dan aspirasi yang selama ini dirasakan pengusaha transportasi di Kota Bogor.
Di antaranya soal kelanjutan operasional BisKita Trans Pakuan, program re-routing angkot, program reduksi angkot dan rencana induk transportasi Kota Bogor.
Dihadapan Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor M. Rusli Prihatevy dan Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata, Sunaryana mengungkapkan bahwa melalui Organda sebanyak 10 koperasi yang menaungi angkot di Kota Bogor telah membuat satu perusahaan konsorsium yang disiapkan untuk menjadi operator BisKita Trans Pakuan.
Namun seiring berjalannya waktu, operasional BisKita Trans Pakuan, baik Organda maupun konsorsium tidak pernah dilibatkan dalam pembahasannya.
“Sehingga di akhir-akhir ini kami mempertanyakan kemana program ini akan dibawa. Kami selalu mendukung Pemkot, tetapi kami tidak pernah dilibatkan. Kami para pengusaha menunggu,” ucap Sunaryana.
Menanggapi berbagai masukan dan aspirasi dari Organda, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor M. Rusli Prihatevy menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan komunikasi antar stakeholder dalam menata transportasi di Kota Bogor.
Ia pun menekankan bahwa ke depan Pemkot Bogor, Dishub, dan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor harus bisa merangkul semua stakeholder agar program BisKita bisa berjalan dan tidak dimonopoli oleh salah satu pihak saja.
“Kami dari DPRD Kota Bogor mendukung pelaksanaan BisKita yang transparan dan berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sehingga kami akan meminta Pemkot, Dishub dan PTP untuk merangkul semua pihak agar program yang baik ini bisa berjalan,” ujar Rusli.
Dirinya berharap dengan adanya Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Transportasi, Pemkot Bogor mampu melakukan intervensi dan kolaborasi dalam pelaksanaan BisKita Trans Pakuan dan menyusun rencana induk transportasi Kota Bogor dengan baik ke depannya.
“Tentu kami akan menindaklanjuti Perda dengan mengagendakan rapat kerja bersama melalui komisi-komisi terkait dengan Organda, Dishub dan PTP agar rencana induk transportasi bisa disusun dengan baik dan benar,” tegas Rusli.
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata menjelaskan perihal perjalanan penganggaran BisKita di 2025 mendatang melalui APBD.
Menurutnya, semangat DPRD Kota Bogor untuk mendanai subsidi BisKita Trans Pakuan didasari oleh keinginan memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat.
Namun, pelayanan tersebut harus dilandasi oleh kajian yang komprehensif dan riil agar anggaran yang dikeluarkan bisa tepat guna.
“Jadi dengan anggaran Rp 10 miliar yang sudah dianggarkan tahun depan, kami akan melakukan evaluasi dan mencatat perkembangan. Jika program ini bisa berjalan baik tentu kami akan menambahkan anggarannya,” tegas Dadang.
Dadang juga menyampaikan dukungannya kepada DPC Organda Kota Bogor untuk bisa mengelola dua koridor BisKita Trans Pakuan yang tidak lagi beroperasi di tahun depan. Ia melihat potensi besar yang harus bisa dimanfaatkan oleh Organda melalui konsorsium yang sudah dibangun.
Hal tersebut bertujuan agar tidak ada kekosongan pelayanan dan menegaskan bahwa program transportasi yang dibangun di Kota Bogor memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat, tidak hanya sekedar muncul dan hilang begitu saja seperti program transportasi lainnya.
“Mengenai koridor yang tidak berjalan lagi, ini kesempatan Organda untuk bisa memanfaatkan jalur kosong yang tidak digunakan oleh BisKita. Itu silahkan berkoordinasi dengan Dishub. Kami dari DPRD siap mendukung organda. Jadi kita punya program yang dibangun dari bawah, tidak hanya ngambil dari pusat,” tutur Dadang. (*)
