(Foto: Dok. bogorprioritas.com)
Penulis: Andri Budiman
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – Kelangsungan operasional BisKita Trans Pakuan Kota Bogor terancam berhenti beroperasi. Penyebabnya adalah sudah dihentikannya bantuan subsidi Buy The Service (BTS) 2024 oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Dengan demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor perlu menyiapkan secara mandiri anggaran untuk keberlangsungan operasional puluhan armada BisKita Trans Pakuan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Marse Hendra Saputra pun membenarkan hal tersebut, bahwa subsidi yang selama ini dikucurkan melalui APBN sudah disetop dan pemerintah daerah diminta untuk menggunakan dana APBD-nya.
“Sekarang kami sedang melakukan kajian untuk dibahas dengan BPTJ, apa saja yang dibutukan dalam kegiatan BisKita. Penganggaran baru dilaksanakan pada 2025,” ungkap Marse kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).
Dengan kondisi tersebut, ujarnya, Dishub Kota Bogor sudah memasukan subsidi itu dalam rencana kerjanya. Tetapi, hal itu harus dikuatkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) saat pelaksanaannya.
Untuk kebutuhan subsidi keempat koridor BisKita Trans Pakuan, Marse menyebutkan, Pemkot Bogor membutuhkan anggaran sebesar Rp 56 miliar.
“Kajian awal penyelenggaraan BTS sudah ada, dan kami sudah minta versi BPTJ untuk perbandingan untuk mencari opsi lain. Kami juga sudah koordinasi ke Kemendagri mengenai mata anggaran, apakah nanti bentuknya subsidi atau belanja biaya jasa,” ucap Marse.
Ia pun mengatakan, keberlangsungan BisKita Trans Pakuan harus dipertahankan lantaran banyak memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau untuk disetujui atau tidak subsidinya, itu tergantung kekuatan anggaran,” tutur Marse.
Namun demikian, lanjutnya, pemberian subsidi terhadap angkutan umum sudah tertera dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi.
“Nanti kami akan ekspos dengan dewan, setelah rapat dengan Bapperida dan TAPD,” tandasnya.
Marse tidak menginginkan operasional BisKita Trans Pakuan terhenti karena tidak adanya subsidi dari pemerintah pusat seperti halnya di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan.
“Kota Bogor tak mau hal itu terjadi. Makanya kita siapkan aspek hukum, kemudian nantinya juga perwali, SOP, serta SPM,” pungkasnya.
