(Foto: Humpropub)
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – Komisi IV DPRD Kota Bogor menilai penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Bogor sudah maksimal.
Hanya saja terkait persoalan mitigasi harus lebih ditingkatkan dengan melibatkan unsur masyarakat. Salah satunya dengan memaksimalkan kehadiran relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) yang ada di tingkat kelurahan.
Hal itu terungkap dari rapat kerja khusus Komisi IV DPRD dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Selasa (26/3/2024).
Sebab, dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri, dengan kehadiran para relawan yang ada di F-PRB diharapkan menjadi bukti nyata masyarakat ikut berkontribusi dan mendukung program kelurahan tanggap bencana yang bertugas dalam mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kita harapkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Karena, kalau hanya mengandalkan BPBD terlalu berat karena keterbatasan anggota,” ujar pria yang akrab disapa ASB ini.
Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Komisi IV, sampai saat ini baru terbentuk 23 kelurahan tangguh bencana dan sudah memiliki 15 anggota di masing-masing kelurahan.
Adapun dari hasil evaluasi pada saat rapat dengar pendapat yang juga dihadiri oleh pengurus F-PRB, mereka mengaku belum mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Terutama terkait dengan dukungan anggaran.
Belum lagi, SK pembentukan F-PRB yang belum dikeluarkan oleh Pemkot Bogor. Sehingga Komisi IV meminta BPBD ikut memfasilitasi agar Pemkot Bogor segera mengeluarkan SK untuk seluruh relawan F-PRB.
“Ke depan, kita harapkan relawan F-PRB bisa berkolaborasi dengan pengurus Kelurahan Tangguh Bencana, (terutama) tentang mitigasi bencana. Selain itu, relawan F- PRB bisa ikut berperan aktif membantu membentuk struktur Kelurahan tanggap bencana di setiap kelurahan yang belum ada,” tegas ASB
Selain itu, lanjutnya, Komisi IV menyarankan supaya dalam kepengurusan F-PRB ke depan menggandeng semua stakeholder di Kota Bogor.
Sementara itu, dalam rapat tersebut ASB juga memastikan akan mengawal semua SK Kebencanaan yang disiapkan untuk perbaikan rumah-rumah yang terdampak bencana pada pada Minggu (24/3/2024).
Sebab, berdasarkan data yang ada dari BPBD Kota Bogor, terdapat 28 titik bencana yang hingga menimbulkan tiga korban jiwa.
Dengan anggaran BTT sebesar Rp 98,5 miliar yang sudah disiapkan di dalam APBD 2024, ASB memastikan semua korban bencana akan diberikan bantuan oleh Pemkot Bogor dan Komisi IV DPRD kota Bogor akan mengawal itu.
“Kami akan kawal SK Kebencanaan yang sudah dikeluarkan oleh BPBD agar prosesnya bisa cepat. Tidak ada lagi hambatan dari segi birokrasi. Kami ingin ini segera diselesaikan,” tegasnya. (*)
