(Foto: Humpropub)
Penulis: Panca Mega
Editor: Donni Andriawan S
KOTA BOGOR | bogorprioritas.com – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor saat ini tengah mendalami sejumlah materi yang disampaikan Bima Arya Sugiarto dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) terakhirnya.
Seperti disampaikan anggota tim Pansus LKPJ 2023 Endah Purwanti, Selasa (23/4/2024), berdasarkan hasil ekspos sementara ini tengah mendalami beberapa materi.
Diantaranya adalah soal pengelolaan aset pemerintah daerah dan isu rotasi mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sering kali dilakukan di masa jabatan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Menurutnya, rotasi mutasi yang dilakukan oleh Bima, bertentangan dengan tagline “Abdi Bogor” yang diusung dalam program kerjanya. Yaitu meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Endah mencatat setidaknya telah dilakukan lima kali rotasi mutasi pada 2023. Hal tersebut menyebabkan tidak berjalannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat karena ASN yang terlalu sering berpindah-pindah instansi.
“Rotasi mutasi yang dilakukan pada akhir tahun menunjukkan bahwa rotasi mutasi menghambat kinerja ASN. Contoh, lurah yang baru menjabat beberapa bulan saja sudah dipindah lagi ke instansi lainnya. Belum duduk tapi sudah kena rotasi lagi, begitulah,” kata Endah.
Secara garis besar, dia menilai program yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya sebatas formalitas saja. Sebab hanya mengulang program yang sudah ada dari tahun ke tahun.
Ia menilai tidak ada inovasi ada gebrakan program yang disusun berdasarkan kondisi masyarakat di setiap wilayah.
“Program yang disusun oleh dinas selama ini hanya kegiatan rutin, tidak ada kegiatan yang menjadi terobosan. Jadi dari semua indikator memang tercapai kinerjanya, namun tidak ada inovasi didalamnya,” ungkap Endah
“Adapun hal yang inovatif seperti pembangunan museum, peluncuran angkot listrik, Bus Transpakuan, itu semua menyisakan PR yang masih banyak. Jadi sebenernya tidak ada yang tuntas,” sambungnya.
Sebagai informasi, DPRD Kota Bogor saat ini tengah membahas LKPJ Wali Kota Bogor 2023. Pembahasan dilakukan di tingkat komisi dan Tim Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) LKPJ.
Sebelumnya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim telah menyampaikan draft LKPJ kepada DPRD Kota Bogor yang diterima oleh Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto pada rapat paripurna, Jumat (30/3/2024).
