(Foto: Istimewa)
Penulis: Andri Budiman
Editor: Donni Andriawan S
bogorprioritas.com – Media di Indonesia sebagai pilar keempat demokrasi, saat ini menghadapi tantangan ganda yang amat serius. Pertama, disruspsi digital yang mengancam fondasi bisnis. Kedua, menguatnya tren otoritarianisme yang mengancam keselamatan jurnalis dan kepentingan publik.
Mereka yang masih bertahan, menghadapi persoalan serius secara bisnis karena berusaha taat pada kode etik jurnalistik. Karya-karya jurnalistik yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kode etik kalah pengaruhnya dengan informasi yang disebarkan para influencer yang tidak terikat dengan kode etik.
Di tengah disrupsi yang mengancam eksistensinya, pada saat yang sama, media harus berperan untuk melawan tren menguatnya otoritarianisme di tanah air.
Akibatnya, disrupsi digital membuat sejumlah media tidak mampu bertahan dan terpaksa menutup usahanya.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nani Afrida saat refleksi AJI dalam perayaan ulang tahun ke-30 yang diselenggarakan di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Jumat (9/8/2024).
“Dalam aspek hukum, ada berbagai rancangan undang-undang (RUU), seperti RUU Kepolisian dan beberapa lainnya. Pasal karet dalam RUU ini makin membuat jurnalis sulit bekerja,” kata Nani.
Menurut dia, media di Indonesia harus mencari cara untuk bisa bertahan demi menunaikan tugasnya menjaga kepentingan publik dan demokrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, kehidupan pers saat ini memiliki tantangan yang bersifat sistemik dan jauh berbeda dari 30 tahun lalu.
“Di era digital, kerja-kerja jurnalistik harus berhadapan dengan produk-produk digital di media sosial yang seolah menawarkan kebenaran,” ujarnya.
Menurut Ninik, peran jurnalis masih tetap diperlukan karena para influencer dan youtuber di media sosial tidak punya kepekaan kritis untuk menggali kedalaman informasi seperti yang dimiliki para jurnalis.
“Sayangnya, pemerintah lebih suka dengan influencer daripada jurnalis,” kata Ninik.
Ia meminta pemerintah tidak menghalangi jurnalis dalam mencari informasi untuk membuat berita yang kritis.
